Prof. Hamzah Pimpin DPW Hebitren PB & PBD

SORONG, kitorangnews.com – Prof. Dr. Hamzah, M. Ag. resmi memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Hebitren Papua Barat dan Papua Barat Daya usai dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP Hebitren Indonesia Dr. K. H. M. Hasib Wahab Hasbullah, bertempat di Rylich Panorama Hotel, Kamis (21/9).

Seperti dilansir kitorangnews dalam sambutannya, Ketum DPP Hebitren menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat (PB) dan Papua Barat Daya (PBD) yang telah memfasilitasi penyelenggaraan pelantikan DPW Hebitren PB dan PBD.

Terima kasihnya juga diungkapkan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua Barat sebagai mitra kerja Hebitren.

“Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua Barat.

Karena sejak lahirnya Hebitren pada 2019 lalu, Hebitren selalu berdampingan dengan BI Pusat,” kata Hasib.

Hasib mengatakan, sejak lahirnya Hebitren dalam tiga tahun terakhir ini, sudah ada pengurus Hebitren yang terbentuk di 28 provinsi se-Indonesia.

“Target dari DPP Hebitren untuk tahun 2023 ini semua provinsi di Indonesia sudah terbentuk.

Perlu diketahui, bahwa Hebitren merupakan sebuah perkumpulan yang profesional dalam mengembangkan dan membangkitkan ekonomi bisnis di pesantren,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua Barat Rommy Tamawiwy mengatakan, hadir dalam pelantikan DPW Hebitren PB dan PBD karena ikatan persaudaraan yang tidak dibatasi oleh suku, bahasa dan latar belakang.

“Saya berpikir Hebitren telah mengusung kekuatan persaudaraan itu. Karena dengan berhimpun, bersinergi, bekerjasama, dan gotong royong kita bisa melakukan hal-hal besar,” kata Rommy Tamawiwy.

Menurutnya, BI terus konsisten di barisan terdepan dalam mendorong aktivitas mekonomi syariah yang merupakan satu pilar baru yang menjadi kekuatan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“BI begitu serius dalam hal itu sampai membentuk Departemen Ekonomi Syariah. Kami benar-benar menyadari bahwa membangun dan memperkuat ekonomi syariah tidak bisa dilakukan oleh BI sendiri,” terangnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, sinergi dan kolaborasi antara Hebitren dengan BI harus terus dilakukan di seluruh daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke.

“Ini merupakan kali kedua kami melaksanakan kegiatan tentang ekonomi syariah di Papua Barat Daya. Walaupun provinsi baru diharapkan eksistensi kegiatan ekonomi syariah akan menjadi lebih terkemuka. Sebab, Kota Sorong adalah pintu gerbang menuju Tanah Papua,” tandasnya. (**/ams)