Harmoni dan Produktivitas

KPK Lakukan Pendampingan dan Evaluasi Strategi Pendidikan Antikorupsi di IAIN Sorong

Sorong, kitorangnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan dan evaluasi strategi pendidikan antikorupsi di Institut Agama Islam Negeri Sorong. Rabu, (30/8/23).

Kegiatan ini digelar di Gedung Rektorat Lantai 2.

Salah satu implementasi dari tugas dan fungsi KPK dalam pencegahan korupsi adalah dengan menerjunkan timnya melalui audiensi dan koordinasi program pendidikan antikorupsi.

Koordinasi ini merupakan terobosan dan inovasi pengelolaan di beberapa isu dan permasalahan pendidikan yang kerap kali menjadi sorotan masyarakat.

Sebagai bagaian dari strategi pendidikan antikorupsi, KPK melaksanakan Piloting panduan implementasi PAK bekerjasama dengan pemengku kepentingan pendidikan antikorupsi di wilayah Papua Barat Daya.

Salah satu rangkaian Piloting panduan implementasi pendidikan antikorupsi wilayah Papua Barat Daya telah mencapai pelatihan aktor kunci PAK tahap 2.

Kegiatan ini dirangakainkan dengan kunjungan ke beberapa satuan pendidikan dan perguruan tinggi mitra Piloting salah satunya IAIN Sorong.

Kunjungan bertujuan untuk pelaksanaan pendampingan dan evaluasi implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh peserta pelatihan.

Hasil evaluasi nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan analisis tindak lanjut program.

Kegiatan ini dilaksankan dalam bentuk diskusi dengan Rektor, Dosen, Satuan Pengawas Internal, Ketua/pengurus pusat kajian dan tenaga kependidikan di IAIN Sorong.

Dengan adanya pendampingan ini, Rektor IAIN Sorong Prof. Dr. Hamzah, M. Ag. sangat bersyukur dan senang dengan kunjungan KPK ke IAIN Sorong.

Internal kampus IAIN Sorong lebih dapat memahami strategi dalam pencegahan praktek korupsi di lembaga pendidikan khususnya di IAIN Sorong.

Hamzah menegaskan IAIN Sorong sebagai lembaga pendidikan tinggi wilayah Papua Barat Daya siap menjadi garda terdepan mendukung KPK dalam praktek pemberantasan Korupsi.

Membangun integritas bangsa dimulai dari dunia pendidikan. lanjutnya

Hamzah berharap nanti akan muncul praktik yang baik di berbagai satuan pendidikan dan semua jenjang pendidikan antikorupsi di Indonesia khususnya Provinsi Papua Barat Daya. (nir)