RI Bukan Negara Agama, Bukan Negara Sekular, Melainkan Negara Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945: Prof. Hamzah Paparkan Materi Pembangunan Bidang Agama

SORONG, kitorangnews.com – Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Prof. Dr. Hamzah, M.Ag.,  menjadi narasumber pada Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Agama Angkatan VI dan VII 2023 di Wilayah Kerja Balai Diklat Keagamaan Papua bertempat di Aimas Hotel, 18-21 September 2023.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 79 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022, mengembangkan visi-misi Kementerian Agama RI agar mampu melaksanakan tugas sebagai ASN PPPK yang profesional.

Awal pembukaan orientasi PPPK, Hamzah memaparkan materi “Pembangunan Bidang Agama”

Menurut Hamzah, negara RI bukanlah negara agama, bukanlah negara sekular, melainkan negara berlandaskan Pancasila dan UUD tahun 1945.

Terkait hal itu, 79 orang ASN PPPK perlu mendapat pengetahuan yang baik tentang Pembangunan bidang agama karena merupakan salah satu kebijakan pemerintah dan tugas utama dari Kementerian Agama untuk dilaksanakan oleh pegawai ASN PPPK berahklak.

Dengan demikian maka pembangunan bidang agama ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terwujud di tengah masyarakat dengan mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik intern maupun antar umat beragama, serta turut memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui bidang agama.

Pemateri dalam diklat tersebut adalah Rektor IAIN Sorong dalam penyampaian materinya, mendapat penilaian terbaik dari 79 peserta orientasi PPPK angkatan VI dan VII.

Hamzah lebih terperinci menjelaskan materi tersebut agar para peserta mampu mengetahui kaitan antara pembangunan bidang agama dengan visi dan misi Kemenag.

Terkait hal itu, Rektor IAIN Sorong terus mengatakan Indonesia  bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara negara dan agama, bukan pula negara agama (teokratis) yang menjadikan agama sebagai dasar negara. Indonesia adalah Negara Pancasila yang membina dan memfasilitasi umat beragama.

“Indonesia dengan berbagai keragaman yang ada harus dijaga, dilestarikan serta dirawat agar tidak terjadi perpecahan, semua pemeluk agama harus saling menghargai perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan, dialog dan kerjasama antar agama dan antar budaya, menolak intoleransi dan radikalisme serta mengutamakan sikap moderat,” terang Rektor IAIN.

Pada akhir materi, Hamzah mengatakan Kementrian Agama membangun hati pikiran dan tindakan, maka para peserta Orientasi PPPK perlu mengetahui tantangan Pembangunan Bidang Agama di era digitalLiberalisasi informasi Lemahnya peran otoritas keagamaan di medsos karena Indonesia sedang bertransformasi menuju sadar informasi.

“Jadi kata Rektor IAIN, tidak cukup memahami ilmu agama, tapi perlu pelajari perkembangan ilmu digital, memahami perkembangan masyarakat sehingga ASN PPPK menjadi bijak mempublikasikan nilai-nilai positif kepada masyarakat Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tutup Hamzah dalam paparan materinya. (lr/nir)